Cimahi | Gapura News – Menghadapi prediksi kemarau ekstrem akibat pengaruh El Nino, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi telah menyusun langkah antisipasi kekeringan, krisis air bersih, hingga potensi kebakaran. Berdasarkan data hasil pemetaan bersama BMKG, ancaman berpotensi meluas ke seluruh kelurahan dengan puncak tekanan terjadi pada Agustus hingga Oktober 2026, yang menimpa setidaknya 312 RW di wilayah ini.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Cimahi, Fithriandy Kurniawan, menjelaskan bahwa risiko kekeringan bersifat merata, namun pengalaman dua tahun lalu tercatat wilayah selatan seperti Kelurahan Melong, Utama, hingga Leuwigajah mengalami dampak paling parah. Hal itu berkaitan dengan pola pasokan yang bergantung pada layanan PDAM serta air tanah, yang kini kondisinya makin tertekan.
“Kekeringan itu terjadi karena muka air tanah dan sumur warga turun drastis. Di wilayah itu sumber air utama dari sumur, sementara pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan industri turut menambah tekanan ketersediaan,” ungkapnya saat dikonfirmasi Rabu (3/6/2026).
Untuk menjawab ancaman krisis air bersih, BPBD menyiapkan mekanisme penanganan terpadu. Segera setelah menerima laporan kekurangan air, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) serta Perumda Tirta Raharja untuk menyalurkan pasokan kebutuhan warga.
Selain air bersih, fokus juga diarahkan pada potensi kebakaran lahan, hutan, dan pemukiman. Pemetaan kerawanan menunjukkan kawasan selatan seperti Cireundeu serta wilayah utara di sekitar Cipageran masuk kategori risiko sedang, dengan pola kejadian kemarau sebelumnya banyak berupa kebakaran lahan rumput/alang‑alang. Mengingat karakteristik wilayah yang padat penduduk, BPBD terus berkoordinasi erat dengan Dinas Pemadam Kebakaran guna menjaga kesiapan penanganan di lokasi pemukiman.
Kendati demikian, ada catatan optimis dari informasi terkini BMKG: durasi musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih singkat dan berakhir lebih cepat dibandingkan pola tahun‑tahun sebelumnya.
Komentar