Karawang – Gapuranews.net |Sejumlah guru sekolah swasta tingkat SMK, SMA, dan sederajat di Kabupaten Karawang mengeluhkan belum terealisasinya janji Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait pembayaran uang pengganti penebusan ijazah siswa. Keluhan tersebut muncul lantaran sekolah telah menyerahkan ijazah kepada siswa, namun hingga kini dana pengganti yang dijanjikan belum diterima.
Para guru mengaku selama ini sekolah swasta sangat bergantung pada pemasukan dari iuran pendidikan, seperti Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) hingga biaya administrasi penebusan ijazah, untuk membayar honor tenaga pengajar.
“Kalau siswa tidak bayar SPP, kami digaji dari mana? Itu alasan kami kadang menunda pemberian ijazah sampai administrasi selesai. Karena dari situ ada pemasukan untuk honor guru, tidak ada sumber lain,” ungkap salah seorang guru SMK swasta di Karawang yang meminta identitasnya dirahasiakan, Sabtu (23/5/2026).
Menanggapi persoalan tersebut, Praktisi Hukum dan Pengamat Kebijakan Asep Agustian mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar segera merealisasikan janji pembayaran kepada sekolah swasta. Menurut pria yang akrab disapa Askun itu, pemerintah perlu memahami kondisi ekonomi para guru honorer yang menggantungkan penghasilan dari operasional sekolah.
“Kasihan para guru honorer yang gajinya tidak seberapa. Saya minta kepada Pak Dedi Mulyadi agar segera membayar janji kepada sekolah swasta, karena selama ini honor guru banyak bergantung dari situ,” ujar Askun.
Ia juga menilai para guru swasta berada dalam posisi sulit untuk menyampaikan keluhan secara terbuka karena khawatir mendapat stigma atau tekanan. Karena itu, dirinya merasa perlu ikut menyuarakan aspirasi para guru swasta di Jawa Barat.
Diketahui, pada Februari 2025 lalu, Dedi Mulyadi menginstruksikan seluruh sekolah di Jawa Barat agar tidak menahan ijazah siswa dengan alasan tunggakan administrasi. Kebijakan tersebut muncul menyusul banyaknya keluhan orang tua siswa terkait biaya penebusan ijazah.
Bahkan saat itu, KDM sempat menyatakan akan mengevaluasi bantuan sebesar Rp600 miliar bagi sekolah swasta apabila instruksi tersebut tidak dijalankan. Ia juga menyebut skema bantuan ke depan dapat dialihkan langsung kepada masyarakat atau siswa kurang mampu.(U Aditia)
Komentar