Bogor – Gapuranews.net |Komisi III DPRD Kota Bogor melakukan kunjungan lapangan ke Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM milik Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Pakuan yang berlokasi di Rancamaya, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, pada Rabu (8/7/2026).
Peninjauan ini dilakukan guna memastikan pasokan air bersih bagi masyarakat tetap berjalan optimal, sekaligus mengevaluasi kendala defisit air yang dialami sejumlah wilayah.
Kunjungan kerja tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Ahmad Aswandi, bersama Wakil Ketua Komisi III Abdul Rosyid, dan Sekretaris Komisi III Pepen Firdaus.
Turut hadir jajaran anggota Komisi III lainnya, yakni Karnain Asyhar, Eka Wardhana, Juhana, Ence Setiawan, Karina Soebakti, Safrudin Bima, Nasya Kharisa Lestari, Rezky Kartika, Tri Riyanto Andhika Putra serta Angga Alan Surawijaya.
Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Ahmad Aswandi, menegaskan bahwa peninjauan langsung ini bertujuan untuk menjamin masyarakat terhadap akses air bersih tidak mengalami gangguan.
Kendati demikian, dari hasil peninjauan, Komisi lll mencatat masih ada sejumlah tantangan besar yang harus segera diselesaikan oleh manajemen Perumda Tirta Pakuan.
“Kita memastikan bahwa kebutuhan air di masyarakat tidak terganggu. Ternyata PDAM sendiri masih banyak PR-nya terkait masyarakat yang masih membutuhkan air bersih, terutama di Kecamatan Tanah Sareal dan Bogor Barat. Harapannya, kedepan bisa fokus menyelesaikan masalah air di wilayah dua kecamatan tersebut,” ujar pria yang akrab disapa Kiwong
Senada dengan hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Abdul Rosyid, mengapresiasi implementasi teknologi canggih yang diterapkan dalam pengolahan air baku di SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Rancamaya.
Ia menyaksikan langsung bagaimana air baku yang bersumber dari sungai diproses secara higienis hingga siap konsumsi.
Namun, meskipun pasokan debit air bersih di fasilitas ini tergolong melimpah, Abdul Rosyid menyayangkan masih adanya beberapa kawasan di Kota Bogor yang belum teraliri air secara maksimal akibat minimnya fasilitas penunjang.
“Alhamdulillah debit air melimpah, tapi kita masih kekurangan beberapa spot atau daerah yang masih belum teraliri air karena alasan infrastruktur pipa dan reservoir untuk mendorong air menuju ke wilayah tersebut, terutama daerah Bogor Barat dan daerah Tanah Sareal,” jelas Abdul Rosyid.
Oleh karena itu, Abdul Rosyid menegaskan bahwa Komisi III berkomitmen memberikan dorongan dan support penuh untuk PDAM Kota Bogor dalam memaksimalkan pembangunan infrastruktur.
“Hal ini sangat dibutuhkan agar seluruh pusat Kota Bogor mendapatkan saluran air langsung di rumah masing-masing,” katanya.
Di tempat yang sama, Direktur Utama Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, Rino Indira, memaparkan secara rinci mengenai tantangan teknis serta rencana strategis perusahaan dalam memenuhi kebutuhan air bersih.
Rino menjelaskan bahwa saat ini sekitar 90 persen sumber air baku Kota Bogor masih bertumpu di wilayah Selatan, seperti di Kecamatan Cijeruk dan Tangkil.
Fasilitas utama di wilayah tersebut adalah WTP (Water Treatment Plant) atau IPA Rancamaya yang dibangun pada periode 2015–2016 dengan kapasitas produksi mencapai 30 liter per detik (lps).
Ditambah pasokan dari Mata Air Tangkil sebesar 110 lps yang dialirkan melalui reservoir setempat, total kapasitas distribusi untuk Zona 1 berada di angka 140 lps.
Namun secara perhitungan teknis, kapasitas 140 lps tersebut idealnya hanya mampu melayani sekitar 14.000 pelanggan.
Kondisi riil di lapangan menunjukkan jumlah pelanggan eksisting Zona 1 saat ini telah membengkak hingga mencapai angka 17.000 sampai 18.000 pelanggan.
“Kita mengalami kekurangan pasokan sekitar 30 liter per detik di Zona 1. Selama tiga tahun terakhir, defisit ini kami tutupi dengan menyewa WTP milik Unitec,” jelas Rino Indira.
Situasi kritis diprediksi akan terjadi mengingat masa sewa WTP Unitec tersebut akan segera berakhir pada September 2026 mendatang karena aset tersebut hendak dijual oleh pemiliknya.
Jika infrastruktur pengganti tidak segera beroperasi, potensi defisit pasokan di Zona 1 terancam menjadi kendala serius.
Rino mengungkapkan, manajemen Perumda Tirta Pakuan sebenarnya telah merencanakan penambahan kapasitas hingga 200 lps di wilayah Selatan sejak tiga tahun lalu.
Namun, realisasi proyek strategis tersebut terbentur masalah pendanaan. Melalui Raperda Penyertaan Modal Pemerintah (PMP), dari total kebutuhan investasi sebesar Rp134 miliar, dana yang baru terealisasi hanya sebesar Rp15 miar.
Oleh sebab itu, Tirta Pakuan sangat mengharapkan komitmen dukungan penambahan alokasi anggaran dari Pemerintah Kota dan DPRD Kota Bogor.
Memasuki semester kedua tahun ini, prioritas perluasan jaringan akan dialihkan ke wilayah Kecamatan Tanah Sareal dan Bogor Barat karena potensi pasarnya yang masih sangat luas.
Kawasan Bogor Barat sendiri saat ini diproyeksikan mengalami alih fungsi lahan yang masif, dari kawasan agraris menjadi pusat permukiman dan niaga baru.
Pertumbuhan ini juga didorong oleh pengembangan utilitas Terminal Bubulak serta akses jalan utama menuju kampus IPB Dramaga.
Sejauh ini, Tirta Pakuan telah mengantongi izin resmi pemanfaatan air sebesar 240 lps. Namun, karena kendala keterbatasan infrastruktur, kapasitas yang baru bisa dioptimalkan hanya sebesar 30 lps.
Melalui momentum Komisi lll DPRD Kota Bogor Kunjungan ke IPA PDAM ini, Rino berharap kemitraan strategis dengan legislatif dapat mendongkrak alokasi PMP pada tahun anggaran 2027 demi mendanai berbagai proyek strategis penuntasan krisis air bersih.(Roni.SP)
Komentar