Kota Banjar – Gapuranews.net |Sejumlah elemen masyarakat di Kota Banjar, di antaranya Eskobar, GRIB, Lentera, dan Indakor, menyatakan dukungan terhadap program revitalisasi lembaga pendidikan yang dilaksanakan di wilayah Kota Banjar, baik sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan maupun lembaga pendidikan di luar kewenangan dinas tersebut, termasuk SMA dan SMK. Selasa (13/10/2026).
Dukungan tersebut disertai harapan agar seluruh proses pembangunan dan revitalisasi sarana pendidikan berjalan sesuai ketentuan, mengedepankan kualitas pekerjaan, serta memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan dan masyarakat.
Berbagai elemen tersebut menegaskan bahwa pembangunan fasilitas pendidikan merupakan bagian penting dalam menunjang kenyamanan kegiatan belajar mengajar. Karena itu, pelaksanaannya perlu mendapat perhatian bersama, baik dari pemerintah, pihak sekolah, pelaksana pekerjaan, maupun masyarakat.
“Kami mendukung program revitalisasi lembaga pendidikan yang ada di Kota Banjar, baik di bawah naungan Dinas Pendidikan maupun sekolah SMA dan SMK. Semua pembangunan yang ada di Banjar perlu kita dukung bersama, sekaligus kita awasi agar pelaksanaannya berjalan dengan baik,” demikian sikap yang disampaikan berbagai elemen tersebut.
Selain dukungan terhadap program pembangunan, perhatian juga diarahkan pada fungsi kepala dinas dalam menjalankan tugas monitoring dan evaluasi (monev). Pengawasan tersebut dinilai penting untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai perencanaan, spesifikasi teknis, serta ketentuan yang berlaku.
Kepala dinas terkait diharapkan dapat menjalankan fungsi pembinaan, pemantauan, dan evaluasi secara optimal sesuai kewenangan masing-masing. Monev tidak semestinya hanya menjadi kegiatan administratif, tetapi juga perlu memastikan perkembangan pekerjaan, kualitas hasil pembangunan, serta kesesuaian pelaksanaan dengan tujuan program.
Dalam pelaksanaannya, pengawasan perlu dilakukan secara proporsional dan objektif. Apabila ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan atau spesifikasi, perlu dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjut oleh pihak berwenang berdasarkan hasil evaluasi di lapangan.
Meski demikian, dukungan masyarakat terhadap revitalisasi pendidikan tetap harus berjalan seiring dengan keterbukaan informasi dan akuntabilitas. Dengan demikian, program yang menggunakan anggaran pemerintah dapat dilaksanakan secara transparan serta memberikan manfaat maksimal bagi peserta didik dan tenaga pendidik.
Sikap sejumlah elemen masyarakat ini menjadi penegasan bahwa pembangunan pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau pihak sekolah, melainkan juga membutuhkan partisipasi masyarakat dalam bentuk dukungan, kepedulian, dan pengawasan yang konstruktif.
Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari dinas terkait mengenai mekanisme monitoring dan evaluasi program revitalisasi pendidikan di Kota Banjar belum dicantumkan dalam bahan informasi yang diterima. Konfirmasi kepada pihak terkait diperlukan agar informasi mengenai pelaksanaan monev dan tindak lanjut pengawasan dapat disajikan secara berimbang.
(Ovan Andarsovan)
Komentar