Bandung, Gapuranews.net – Masyarakat berhak meminta dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM), Rencana Anggaran Biaya (RAB), hingga laporan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) madrasah. Hak akses terhadap dokumen tersebut merupakan bagian dari keterbukaan informasi publik yang dijamin undang-undang.
Penegasan itu disampaikan Sidiq, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sekaligus Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Jawa Barat, saat menerima awak media Gapura News di Kantor Kanwil Kemenag Jabar, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 644, Dungus Cariang, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Senin (26/10/2026).
Menurut Sidiq, dokumen RKAM, RAB, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS pada dasarnya bukan informasi yang dikecualikan. Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi tersebut melalui PPID madrasah sesuai mekanisme keterbukaan informasi publik.
Penjelasan ini menegaskan bahwa informasi mengenai perencanaan dan penggunaan anggaran madrasah dapat menjadi bagian dari pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan, termasuk penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pemerintah.
RKAM, RAB, dan Dana BOS Madrasah Dapat Diminta Publik
Keterbukaan informasi mengenai anggaran madrasah berkaitan dengan status badan publik dan sumber pendanaannya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mengatur hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam Pasal 1 angka 3 UU KIP, badan publik mencakup lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, serta badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain yang ditentukan undang-undang.
Karena itu, permohonan informasi mengenai anggaran dan penggunaan dana madrasah perlu ditangani berdasarkan ketentuan keterbukaan informasi yang berlaku, dengan memperhatikan status badan publik serta karakter informasi yang diminta.
Dokumen yang dapat dimohonkan masyarakat antara lain rencana kegiatan dan anggaran madrasah, rincian rencana biaya, serta laporan realisasi atau pertanggungjawaban penggunaan dana BOS. Ketersediaan dan bentuk dokumen mengikuti dokumen yang dikuasai badan publik terkait.
Tidak Semua Isi Dokumen Wajib Dibuka
Meski pada dasarnya terbuka, terdapat informasi tertentu yang dapat dikecualikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pasal 17 UU KIP mengatur kategori informasi yang dikecualikan, termasuk informasi tertentu yang menyangkut rahasia pribadi dan rahasia dagang. Dalam dokumen administrasi atau keuangan, bagian tertentu yang memuat data pribadi yang dilindungi atau informasi lain yang sah dikecualikan perlu ditelaah sesuai ketentuan hukum.
Pengecualian tersebut tidak serta-merta menjadi alasan untuk menutup seluruh dokumen. Apabila hanya sebagian informasi yang dikecualikan, badan publik perlu mempertimbangkan pemberian bagian dokumen lainnya yang terbuka, dengan menyamarkan bagian yang memang tidak boleh diungkapkan sesuai ketentuan.
Dengan demikian, permohonan RKAM, RAB, maupun laporan dana BOS harus dinilai berdasarkan isi dokumen dan dasar hukum yang relevan, bukan ditolak secara menyeluruh tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penolakan Permohonan Informasi Harus Memiliki Dasar
Sidiq menjelaskan bahwa apabila permohonan informasi ditolak, pemohon perlu memperoleh penjelasan tertulis mengenai penolakan tersebut beserta alasan dan dasar hukumnya.
UU KIP menyediakan mekanisme permohonan informasi, keberatan, hingga penyelesaian sengketa informasi. Prosedur tersebut memberi ruang bagi masyarakat untuk memperjuangkan hak aksesnya apabila permohonan tidak dipenuhi sesuai ketentuan.
Dalam praktiknya, permohonan informasi dapat diajukan secara resmi kepada PPID badan publik yang menguasai dokumen. Pemohon sebaiknya menyimpan bukti pengajuan dan jawaban agar dapat digunakan apabila perlu mengajukan keberatan.
Sidiq juga mengakui bahwa penerapan keterbukaan informasi belum berjalan optimal di sejumlah daerah. Menurutnya, masih terdapat madrasah dan sekolah yang belum menjalankan mekanisme tersebut sebagaimana mestinya.
Kondisi ini menunjukkan pentingnya pemahaman pengelola lembaga pendidikan mengenai kewajiban pelayanan informasi publik, terutama ketika masyarakat meminta dokumen yang berkaitan dengan perencanaan dan pertanggungjawaban anggaran.
Keterbukaan Anggaran Menjadi Bagian dari Pengawasan Publik
Akses terhadap dokumen anggaran madrasah bukan hanya menyangkut administrasi, melainkan juga keterbukaan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana pendidikan.
Melalui mekanisme permohonan informasi, masyarakat dapat mengetahui perencanaan kegiatan, rincian anggaran, serta pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dokumen yang dikuasai badan publik dan ketentuan yang berlaku.
Keterbukaan tersebut sejalan dengan semangat UU KIP yang menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi publik sekaligus mendorong penyelenggaraan badan publik yang transparan dan akuntabel.
Bagi masyarakat, orang tua peserta didik, maupun insan pers, mekanisme ini menjadi jalur resmi untuk meminta informasi dan menjalankan fungsi pengawasan sosial secara bertanggung jawab.
Permohonan informasi tetap harus dilakukan melalui prosedur yang berlaku, sementara badan publik berkewajiban memprosesnya secara profesional dengan membedakan informasi yang terbuka dan informasi yang dikecualikan berdasarkan hukum.








Komentar