Bandung Barat, Gapuranews.net — DPRD Kabupaten Bandung Barat bersama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan bersama dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung Barat pada Senin (31/8/2026).
Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, M. Mahdi, menyampaikan rasa syukur atas selesainya pembahasan dokumen tersebut. Menurutnya, kesepakatan ini menjadi salah satu tahapan krusial dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2027.
“Alhamdulillah kesepakatan KUA-PPAS 2027 telah selesai, bahkan sudah ditandatangani,” ujar M. Mahdi.
Mahdi menegaskan masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus dituntaskan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2027. Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah penataan dan pendataan aset daerah agar seluruh aset dapat teridentifikasi dan terdefinisi dengan baik.
“Banyak sebenarnya PR yang harus dituntaskan di tahun 2027, paling tidak sesuai dengan apa yang dilakukan Pansus IX dan X, terutama di sektor aset-aset. Ini harus terdefinisi dengan baik, terurai, jangan sampai ada aset-aset yang terlewatkan,” katanya.
Selain persoalan aset, sektor transportasi juga menjadi hal penting yang harus mendapat perhatian serius pada tahun 2027. Menurutnya, persoalan transportasi berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat Kabupaten Bandung Barat.
“Yang keduanya masalah transportasi. Ini juga menjadi hal yang sangat penting untuk masyarakat Bandung Barat,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail menyampaikan bahwa kesepakatan KUA-PPAS 2027 diharapkan dapat menjadi landasan yang kokoh dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat.
“Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan, dan kemudahan kepada kita semua dalam membangun Kabupaten Bandung Barat yang semakin amanah,” ujar Jeje.
Dengan telah disepakatinya KUA-PPAS 2027, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan DPRD selanjutnya akan melanjutkan tahapan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan penganggaran yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat.
Komentar