Bandung Barat | Gapura News– Ketua DPW Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Jawa Barat, Ai Mulyani, S.Pd., M.Pd., mengecam keras dugaan praktik “pembemperan” informasi publik yang diduga terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat (KBB). Pernyataan tersebut disampaikan menyusul mencuatnya polemik dugaan kewajiban wartawan meminta izin kepada Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) sebelum melakukan kunjungan ke sekolah.
Ai Mulyani menegaskan, segala bentuk penghambatan maupun penyaringan informasi publik oleh institusi pemerintah bertentangan dengan semangat keterbukaan informasi dan kemerdekaan pers.
“Hentikan praktik pembemperan informasi publik di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat,” tegas Ai Mulyani.
Ia menilai, apabila organisasi profesi dijadikan sebagai perantara atau penyaring informasi sebelum wartawan dapat menjalankan tugas jurnalistik, maka kondisi tersebut berpotensi melemahkan fungsi pers sebagai pilar keempat demokrasi.
“Pers memiliki fungsi kontrol sosial sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Jangan sampai ada mekanisme yang justru menghambat wartawan memperoleh informasi publik,” ujarnya.
IPJI Jawa Barat juga meminta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat segera melakukan evaluasi terhadap standar operasional pelayanan informasi di lingkungan sekolah agar tidak menimbulkan multitafsir maupun perlakuan berbeda terhadap wartawan.
Selain itu, Ai Mulyani mengimbau seluruh wartawan di Kabupaten Bandung Barat agar tetap menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dengan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers.
Sebelumnya, polemik tersebut mencuat setelah Ketua K3S Kecamatan Padalarang mengakui adanya mekanisme izin atau pemberitahuan kepada K3S bagi wartawan yang hendak berkunjung ke sekolah. Di sisi lain, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat melalui Kepala Bidang SD menegaskan tidak pernah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan wartawan meminta izin sebelum melakukan kunjungan di sekolah.
Komentar