Cimahi | Gapura News – Pemerintah Kota Cimahi menggelar konferensi pers terkait rencana perubahan nama Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat menjadi RSUD Wijaya Mulya, di Hall Gedung B Kompleks Perkantoran Pemkot Cimahi, Senin (27/7/2026). Kegiatan yang dihadiri Wali Kota Ngatiyana, Wakil Wali Kota Adhitia Yudisthira, serta Direktur RSUD Cibabat ini bertujuan meluruskan berbagai isu yang beredar di masyarakat sekaligus menjelaskan proses panjang di balik rebranding tersebut.
Wali Kota Ngatiyana menjelaskan gagasan perubahan nama sudah digagas sejak peletakan batu pertama Unit Pengelola Darah RSUD Cibabat pada 5 Agustus 2025. Tujuannya adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat yang saat itu masih banyak memilih berobat ke luar daerah, termasuk para ASN yang lebih sering melakukan perawatan di rumah sakit di luar Cimahi. Selain itu, nama Cibabat merujuk pada satu kelurahan, padahal fasilitas ini melayani seluruh warga tingkat kota.
Seluruh proses kajian berlangsung selama satu tahun setengah, melibatkan pihak profesional yang sama dengan yang menyusun tagline Cimahi Campernik, serta melalui tahapan ketat: wawancara mendalam dengan pimpinan daerah, diskusi kelompok pada 13 Mei 2026 yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, FKUB, akademisi dari Fakultas Kedokteran Unjani dan Fakultas Ilmu Budaya Unpad, seluruh perangkat daerah, hingga lokakarya manajemen rumah sakit.
Dari serangkaian penilaian, terpilih tiga nama terbaik: RSUD Bakti Saluyu, RSUD Sastra Winangoen, dan RSUD Wijaya Mulya. Nama Wijaya Mulya dengan tagline Melayani dari Hati dipilih karena dinilai paling tepat menggambarkan semangat pelayanan setara tanpa membedakan status pasien. Rencana ini pun sudah disampaikan kepada DPRD Kota Cimahi untuk mendapatkan persetujuan melalui sidang paripurna, peraturan daerah, hingga verifikasi nama ke Kementerian Kesehatan.
Merespons isu yang berkembang, Wali Kota meluruskan anggaran yang digunakan hanya Rp97 juta untuk seluruh jasa konsultasi selama satu setengah tahun, bukan Rp1,5 miliar seperti yang ramai diperbincangkan. Ia juga menegaskan transformasi tidak hanya pada nama, melainkan perbaikan nyata yang sudah berjalan lima bulan terakhir: pembangunan ruang VIP, perbaikan fasilitas fisik, penataan lingkungan, hingga peningkatan pelayanan yang tetap menerima pasien tanpa BPJS atau kepesertaan tidak aktif, bahkan membantu mengurus kepesertaan tersebut agar pasien tidak terbebani biaya.
“Rebranding ini masih menempuh prosedur panjang dan belum final. Kami hanya mengusulkan, persetujuan ada di tangan DPRD. Mari kita lihat secara positif perubahan yang dilakukan demi pelayanan kesehatan yang lebih baik, adil, dan menyentuh hati seluruh warga Cimahi,” tandas Ngatiyana.
Komentar