Cimahi | Gapura News – Pemerintah Kota Cimahi meluncurkan strategi baru mempercepat pengentasan kemiskinan melalui Program Kampung Sosial Berbasis Ketahanan Pangan dengan Orientasi Destinasi Wisata. Inisiatif ini menjadi tonggak pergeseran pendekatan dari sekadar pemberian bantuan sosial menuju pemberdayaan berkelanjutan yang menggali potensi lokal. Langkah strategis ini disepakati dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi, Selasa (7/7/2026).
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Cimahi sekaligus Ketua Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Adhitia Yudisthira, dihadiri sekitar 100 peserta dari perangkat daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, media, dan pemangku kepentingan lainnya. Ia menegaskan bahwa penanganan kemiskinan harus fokus membangun kapasitas agar warga mampu mandiri secara sosial dan ekonomi.
“Kampung Sosial adalah gagasan potensial yang bisa direplikasi ke seluruh wilayah Cimahi. Kuncinya ada pada kolaborasi semua pihak, serta pendekatan yang dimulai dari RT, RW hingga kelurahan agar tepat sasaran,” ujar Adhitia.
Kepala Dinas Sosial Kota Cimahi Totong Solehudin menjelaskan program ini mengintegrasikan kesejahteraan sosial, ketahanan pangan, ekonomi masyarakat, pelestarian lingkungan, dan pengembangan wisata. Mengingat karakteristik Cimahi yang padat penduduk namun terbatas wilayah, intervensi terpadu sangat dibutuhkan bagi kelompok di desil bawah berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.
Sebagai tahap awal, pengembangan difokuskan di Kelurahan Cipageran dan Kelurahan Citeureup yang memiliki keunggulan di pertanian perkotaan, usaha mikro, serta wisata berbasis masyarakat. Program ini menerapkan pendekatan Pentahelix dan rekayasa sosial, dengan mengadopsi keberhasilan daerah lain yang disesuaikan kondisi lokal. Menariknya, kawasan ini juga direncanakan menjadikan kendaraan inovasi Komodo buatan anak bangsa asal Cimahi sebagai salah satu identitas dan daya tarik utama.
Keberhasilan program tidak hanya diukur dari penurunan angka kemiskinan, melainkan tumbuhnya ekonomi lokal dan terbentuknya kawasan edukasi yang mandiri. Selain itu, pengelolaan dirancang tidak bergantung sepenuhnya pada APBD, melainkan mengandalkan dukungan CSR, dunia usaha, dan komunitas agar keberlanjutan program tetap terjaga.
Melalui FGD ini, pemerintah berharap mendapatkan masukan penyempurnaan sebelum diterapkan secara nyata, guna mewujudkan Cimahi yang Maju, Aman, Nyaman, dan Tertib (MANTAP) lewat pembangunan yang inklusif.
Komentar