BOGOR – GAPURANEWS |DPRD Kota Bogor menggelar Rapat Paripurna dengan agenda persetujuan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 bersama Pemerintah Kota Bogor, Selasa (4/11/2025).
Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, menjelaskan bahwa penetapan KUA-PPAS 2026 merupakan tahapan penting sebelum penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
“Penetapan KUA-PPAS ini merupakan bagian dari perjalanan menuju penyampaian RAPBD yang insya Allah akan dijadwalkan pada pekan depan. Kami berharap kegiatan-kegiatan prioritas dapat terlaksana dengan baik, serta kebutuhan masyarakat dapat tetap terpenuhi dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan dan efisiensi anggaran,” ujar Adit.
Dalam rapat tersebut, turut disampaikan komposisi KUA-PPAS 2026 yang terdiri atas Pendapatan Daerah sebesar Rp2,954 triliun, Belanja Daerah sebesar Rp3,057 triliun, dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp102,502 miliar, sehingga total APBD Tahun 2026 mencapai Rp3,067 triliun.
Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bogor telah melakukan langkah efisiensi pada beberapa sektor dalam penyusunan KUA-PPAS 2026.
“Intinya memang harus ada efisiensi di berbagai sektor, terutama yang paling menonjol adalah pengadaan barang dan jasa — khususnya alat tulis kantor, konsumsi rapat, hingga kajian terkait efektivitas sistem kerja seperti WFH (work from home). Semua ini dilakukan demi optimalisasi anggaran agar sejalan dengan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD,” jelas Dedie.
Melalui langkah efisiensi dan penguatan prioritas pembangunan tersebut, DPRD dan Pemerintah Kota Bogor berkomitmen mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.(Roni.SP)
Komentar