oleh

Lebih kurang 500 Massa geruduk DPRD, Sumedang. Tuntut Transparansi Kasus Wabup

-Uncategorized-15 Dilihat

Sumedang – Gapuranews.net |Sekitar 500 orang yang tergabung dalam Koalisi 99 Peduli Sumedang menggelar aksi unjuk rasa damai di Gedung DPRD Kabupaten Sumedang, Senin 21 September 2026, pukul 13.00 WIB. Massa terdiri dari unsur LSM, ormas, OKP, penggiat media sosial, wartawan, aktivis, tokoh agama, ulama, santri, hingga tokoh masyarakat.21/09/2026

Aksi ini digelar sebagai respons atas polemik viral yang menyeret nama Wakil Bupati Sumedang dengan mantan sekretaris pribadi berinisial “RY”, termasuk isu yang berkembang di ruang publik. Koalisi menegaskan, aksi dilakukan untuk mendorong keterbukaan informasi, bukan untuk menghakimi atau mengintervensi proses hukum.

Sebelumnya, Koalisi 99 telah dua kali melakukan audiensi dengan DPRD Sumedang. Namun, hasil yang diperoleh dinilai belum menjawab substansi, karena masih menunggu hasil tim investigasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Setelah lebih dari tujuh hari, Inspektorat Jawa Barat yang tergabung dalam tim tersebut menyatakan tidak menemukan persoalan.

Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat dalam klarifikasinya menyampaikan bahwa konflik dan perselisihan memang ada, bahkan laporan kepolisian juga telah dibuat, serta akan ada sanksi terhadap Wakil Bupati Sumedang, meskipun disebut telah diselesaikan secara kekeluargaan.

Dalam orasinya, Koalisi 99 Peduli Sumedang menegaskan bahwa keterbukaan menjadi kunci menjaga kondusivitas daerah. “Jika benar ada pelanggaran, proses hukum harus berjalan. Jika tidak terbukti, nama baik harus dipulihkan dan penyebar informasi yang meresahkan perlu ditindak,” ujar salah satu perwakilan massa.

Koalisi juga mendesak aparat kepolisian untuk menyelidiki dugaan penyebaran pesan berantai yang berpotensi menimbulkan kegaduhan, termasuk indikasi intimidasi serta dugaan pelecehan terhadap profesi wartawan, terkait permintaan takedown pemberitaan yang dikaitkan dengan dugaan imbalan kepada wartawan berinisial “AA”.

Selain itu, massa meminta agar aparat penegak hukum membuka rekaman CCTV di rumah dinas pada tanggal 17 Agustus 2026 guna mengklarifikasi berbagai dugaan yang beredar di masyarakat, termasuk dugaan pelecehan verbal dan tindakan kekerasan.

Melalui para pembina, H. Ecek Karyana dan Kyai HM. Rd. Abdurrozaq L. Muftiy, M.Ag, ketua Umum Panglima besar Garda Walisongo. Koalisi menegaskan bahwa gerakan ini tidak memiliki kepentingan politik. “Ini murni gerakan moral demi Sumedang yang kondusif,” tegasnya.

Aksi yang dimotori oleh Abuya KH. Ade Nurzaman, Ustadz Buas, Ustadz Jafar, N. Mujianto, Zenni Bima, Utep Sunarya, dan Oesep Sarwat, Edi Sutiyo SH, Ust Tito serta para tokoh berbagai elemen berlangsung tertib. Dalam maklumat aksi, peserta diimbau untuk menyampaikan aspirasi secara santun, tidak anarkis, dan tidak terprovokasi.

Dalam tuntutannya, Koalisi 99 Peduli Sumedang menyampaikan lima poin sikap kepada DPRD Sumedang, yaitu:

1. Mendesak DPRD segera menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus);
2. Menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara terbuka;
3. Menggunakan hak interpelasi sesuai amanat konstitusi;
4. Mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap klarifikasi pemerintah provinsi;
5. Menyampaikan sikap resmi kepada pemerintah pusat.

Dalam pelaksanaannya, massa sepakat tidak memasuki ruang paripurna, namun mendesak Ketua DPRD Sumedang untuk membacakan pernyataan sikap mereka secara terbuka.

Koalisi juga menyampaikan akan mengirimkan surat resmi ke Kementerian Dalam Negeri, dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Barat, DPRD Provinsi Jawa Barat, DPRD Sumedang, Inspektorat Jenderal Kemendagri, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, serta Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat.

Ditempat yang sama Oesep Sarwat S.Pd,I.Kami juga berharap kepada Pemerintahan Sumedang serta APH Sumedang jangan ada lagi dugaan ,Intimidasi,Pembungkaman terhadap Jurnalis /Wartawan yang sedang menjalankan tugasnya karena sesuai amanat UU ,NO.40 Tahun 1999 tentang Kebebasan Pres.Karena Wartawan juga sebagai bentuk dari Pilar Negara NKRI .diantara ,Eksekutif ,Legislatif ,Yudikatif dan Pres.tuturnya
Aksi berlangsung ,Aman,Damai Sukses tampa ekses LP dengan pengawalan aparat keamanan serta stakeholder lainya hingga selesai.Pungkasnya.

(U Samsudin)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *