Bandung Barat, Gapuranews.net — DPRD Kabupaten Bandung Barat menggelar Rapat Kerja bertema Pembekalan dan Pendampingan KPK RI tentang Pencegahan Korupsi dalam Tahapan Perencanaan dan Penganggaran Daerah pada Senin (31/8/2026) di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD KBB. Kegiatan ini diikuti unsur pimpinan serta anggota DPRD, Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI Arief Nurcahyo, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, hingga Inspektorat Daerah — menjadi langkah strategis memperkuat pemahaman bersama terhadap proses penganggaran yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.
Anggota DPRD KBB Pither Tjuandys menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menentukan program prioritas yang benar-benar dibutuhkan dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia mencontohkan berbagai persoalan mendesak yang masih dihadapi warga — mulai dari masalah sampah, rumah tidak layak huni, hingga kebutuhan lain yang terus disampaikan saat turun ke lapangan.
“Ini harus kita pikirkan bersama, baik eksekutif maupun legislatif, dalam penyusunan anggaran. Sehingga penganggaran itu tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” ujar Pither. Pokok-pokok pikiran DPRD yang bersumber dari aspirasi warga perlu disusun sesuai mekanisme dan skala prioritas pembangunan, agar perencanaan ke depan selaras dengan kebutuhan maupun kemampuan keuangan daerah.
Sementara itu, Kasatgas KPK RI Arief Nurcahyo menyoroti kondisi fiskal KBB yang masih sangat bergantung pada dana transfer — lebih dari 63 persen pendapatan daerah berasal dari belanja transfer, sementara Pendapatan Asli Daerah masih relatif kecil. Keterbatasan ruang fiskal ini menuntut pemerintah daerah dan DPRD untuk lebih cermat mengarahkan anggaran pada program yang memberikan dampak nyata.
“Bagaimana kita bisa memastikan ruang fiskal yang kecil ini tetap berdampak besar bagi pembangunan Kabupaten Bandung Barat?” tegas Arief. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan APBD, terutama belanja hibah dan pengadaan barang/jasa, serta menghindari benturan kepentingan. Setiap program harus memiliki keterkaitan yang jelas antara input, output, dan outcome — tidak sekadar memenuhi aspek administratif, tetapi menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Pimpinan DPRD KBB menegaskan pembekalan ini menjadi momentum memperkuat komitmen menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan secara transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. DPRD berkomitmen terus membangun sinergi dengan Pemkab Bandung Barat agar setiap tahapan perencanaan berbasis kebutuhan, skala prioritas, dan kemampuan keuangan daerah. Diharapkan, proses perencanaan dan penganggaran ke depan semakin terarah, berintegritas, serta mampu mencegah potensi penyimpangan sehingga setiap rupiah anggaran benar-benar bermanfaat bagi warga Kabupaten Bandung Barat.
Komentar