Bandung – GAPURANEWS | Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Hajah Humaira Zahrotun Noor,S.I.Pol(Fraksi PKB,Komisi V, Dapil II Kabupatén Bandung)menggelar kegiatan Sosialisasi /pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian dari komitmen legislatif dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.17/04/2026
Kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan ini dilaksanakan di Gedung Aula kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung,Dengan di hadiri para tamu undangan Forkopimcam Kecamatan ,Nagreg Korcam ,Korrdes.
Dalam kegiatan tersebut, Humaira menegaskan pentingnya kebersamaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan.Masih di tempat yang sama,Humaira dalam sambutannya
Memberikan pemaparan Memastikan pelayanan publik di tingkat kecamatan dan Desa berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran.Serta mengajak masyarakat berperan aktif dalam mengawasi pemerintahan.
Sebagai anggota Komisi V yang membidangi kesejahteraan rakyat (pendidikan, kesehatan, sosial), Humaira sering menekankan pentingnya pengawasan lapangan untuk memastikan kebijakan dirasakan manfaatnya oleh Masyarakat .
Pengawasan tidak hanya menjadi tugas DPRD semata, tetapi juga membutuhkan keterlibatan publik agar setiap kebijakan dan program pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan Masyarakatnya
“Kebersamaan dan partisipasi masyarakat dalam mengawal pemerintahan merupakan kunci utama. Dengan semangat gotong royong dan transparansi, kita dapat menciptakan pemerintahan yang lebih akuntabel dan responsif terhadap aspirasi masyarakat,”
Anggota legislatif perempuan termuda ini juga mengajak masyarakat untuk terus meningkatkan kesadaran serta peran aktif dalam proses pengawasan pemerintahan. Partisipasi tersebut dinilai mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah sekaligus mendorong keterlibatan yang lebih luas dalam proses pembangunan daerah.
Melalui kegiatan pengawasan ini, DPRD Provinsi Jawa Barat berharap tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan demi kesejahteraan bersama.** Pungkasnya.
( Udin Samsudin)
Komentar