Bogor – Gapuranews.net |Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi sorotan publik. Banyak pihak mempertanyakan, bagaimana nasib harta pejabat yang jumlahnya tidak sebanding dengan penghasilan resminya.
Dalam diskusi publik, muncul pandangan bahwa harta yang meningkat secara tidak wajar patut diduga memiliki keterkaitan dengan praktik yang menyimpang.
Secara umum, ada dua hal yang sering dibicarakan masyarakat:
Pertama, kondisi dimana seorang pejabat publik memiliki peningkatan harta dan gaya hidup yang jauh melampaui penghasilan sahnya, dan asal-usul hartanya sulit dijelaskan.
Kedua, harta yang dalam proses hukum terbukti berasal dari tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau tindak pidana pencucian uang.
Menurut pandangan yang berkembang di masyarakat, kedua kondisi tersebut sama-sama menimbulkan persoalan, karena sama-sama tidak wajar dan perlu ditelusuri asal-usulnya.
Pejabat sendiri dimaknai sebagai seseorang yang menduduki jabatan di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun organisasi pemerintahan, yang memiliki wewenang dan tugas resmi.
Karena itu, publik mendorong agar dalam aturan pelaksana atau Peraturan Pemerintah atas UU Perampasan Aset nantinya, dapat diatur mekanisme yang lebih jelas.
Mekanisme tersebut diharapkan dapat menindaklanjuti harta pejabat yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya secara sah, agar dapat diproses sesuai hukum yang berlaku, hingga pada tahap perampasan aset untuk negara.
Harapannya, aset yang dirampas tersebut dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Tim Penasihat Hukum yang selama ini mengawal perkara di PN Depok turut menyuarakan hal yang sama. Penegakan hukum harus berjalan adil, tidak hanya menyasar masyarakat kecil, tetapi juga menyasar harta yang tidak wajar dari para pejabat.(Roni SP)








Komentar