Taput — Gapuranews.net |Rencana pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Tapanuli Utara dinilai perlu dilihat dari tujuan dan manfaatnya bagi masyarakat, bukan semata-mata dari persoalan keberadaan bangunan lama yang selama ini telah dikenal publik.
Pemerhati pembangunan Tapanuli Utara, Sahata Hutabarat, mengatakan pembangunan fasilitas pelayanan publik pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pemerintah menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
“Apasalahnya membangun fasilitas untuk masyarakat agar lebih mempermudah mengurus urusan yang berhubungan dengan pemerintah? Justru kalau pelayanan bisa dipusatkan dan masyarakat tidak perlu ke sana kemari, itu yang harus kita lihat manfaatnya,” ujar Sahata.
Menurutnya, MPP memiliki konsep pelayanan terintegrasi yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi pemerintahan.
Masyarakat yang selama ini harus mendatangi sejumlah kantor untuk mendapatkan pelayanan berbeda diharapkan dapat memperoleh layanan dalam satu kawasan. Kondisi tersebut dinilai dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya, terutama bagi masyarakat yang datang dari wilayah kecamatan yang cukup jauh.
Sahata mengakui, bangunan lama yang selama ini digunakan untuk berbagai kegiatan tentu memiliki nilai sejarah dan kenangan bagi masyarakat. Namun, menurutnya, penghargaan terhadap sejarah tidak harus menghambat upaya menghadirkan fasilitas yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.
“Bangunan lama tentu punya sejarah dan kenangan. Itu kita hargai. Tetapi jangan sampai kita terlalu larut dengan bangunan yang sudah lama sehingga lupa melihat kebutuhan masyarakat ke depan,” katanya.
Ia menilai pembangunan daerah harus memiliki orientasi jangka panjang. Fasilitas publik yang dibangun pemerintah semestinya dinilai berdasarkan fungsi dan manfaat yang diberikan setelah digunakan masyarakat.
“Yang harus kita tanyakan adalah, setelah MPP dibangun, apakah masyarakat menjadi lebih mudah mendapatkan pelayanan? Kalau jawabannya iya, tentu itu yang harus menjadi perhatian,” ujar Sahata.
Lebih lanjut, Sahata berharap masyarakat tidak mudah terbawa pada narasi yang hanya menempatkan setiap program pemerintah dari sisi negatif.
“Jangan selalu menyalahkan program Bupati untuk membangun. Jangan hanya menggiring seolah-olah Bupati selalu salah dalam segala tindakan. Kalau memang ada yang salah, tentu harus dikritisi. Tetapi kalau programnya untuk kepentingan pelayanan masyarakat, kita juga harus melihat sisi positifnya,” tegasnya.
Menurut Sahata, kritik terhadap pemerintah tetap diperlukan sebagai bagian dari kontrol publik. Namun, kritik tersebut sebaiknya disampaikan berdasarkan data, tujuan pembangunan dan dampak yang akan dirasakan masyarakat.
“Jangan sampai perdebatan akhirnya hanya soal bangunan lama atau siapa yang membuat program. Yang paling penting adalah kepentingan masyarakat. Apakah masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih mudah, cepat dan terintegrasi,” katanya.
Ia berharap rencana MPP tidak berhenti pada pembangunan fisik semata. Pemerintah juga perlu memastikan seluruh layanan yang ditempatkan di dalamnya benar-benar terintegrasi, memiliki standar pelayanan yang jelas dan memberikan kepastian kepada masyarakat.
Dengan demikian, pembangunan MPP dapat menjadi bagian dari transformasi pelayanan publik di Tapanuli Utara. Masyarakat tetap dapat menghargai keberadaan dan sejarah bangunan lama, sembari memberikan ruang bagi pembangunan fasilitas yang dirancang untuk menjawab kebutuhan pelayanan publik masa kini dan masa mendatang.(Norris Pea)
Komentar